Page 19 - JAKKITA EDISI 5 2021
P. 19
ASN BERPRESTASI 19
Jalan Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Sistem ada di Pergub 31 tahun 2017 dan Pergub 102 tahun 2013.
ini akan terkoneksi dengan data base dari Dinas Menurut dia, parkir baik yang dikelola Pemerintah
Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah dan swasta harus memiliki tarif yang sama, agar
(Bapenda) DKI Jakarta, dan Dinas Komunikasi, pengelolaan parkir di Jakarta tidak sembarangan.
Informatika dan Statistik DKI Jakarta.
Dia mengakui, sebagai pelaksana kebijakan Pemprov
Hanya saja, kendaraan yang menggunakan DKI Jakarta, potensi gesekan bisa saja terjadi
aplikasi ini harus melengkapi uji emisi. Hal ini sesuai di lapangan. Banyak lokasi parkir yang dikuasai
dengan Pergub 31 tahun 2017 tentang Layanan orang perorangan atau organisasi. Namun hal itu
Parkir, Denda Pelanggaran, Transaksi dan Biaya diantisipasi dengan forum diskusi. Regulasi harus
Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor. ditegakkan, namun bagi Adji cara persuasif harus
dilakukan sehingga tidak terjadi masalah.
“Jika kendaraan yang parkir belum uji emisi atau
tidak ada KIR, maka harus bayar parkir biaya “Saya terus mengedepankan itu, makanya, saya
tertinggi yaitu Rp 7.500 per jam. Sebelumnya biaya sangat senang kalau ada masyarakat yang
tertinggi Rp 5.000,” ujar dia. mau diskusi, silahkan temui saya, dengan begitu
persoalan parkir di Jakarta bisa berjalan dengan
Pemprov DKI Jakarta ingin memaksimalkan potensi bagus. Kalau ada masukan lebih bagus, kan jadi ada
pendapatan agar masyarakat juga ikut merasakan solusi sehingga ada kolaborasi yang baik,” kata dia.
dampaknya di kemudian hari. Sebagai pihak yang
berdiri di garis depan, Adji merasa punya tanggung Lulusan Magister Sekolah Tinggi Transportasi Darat
jawab besar. Menurut dia, sudah semestinya UP (STTD) ini punya keinginan yang besar menjelang
Perparkiran membuat gebrakan atau inovasi. masa purnanya, yaitu menyebarkan ilmu yang
bermanfaat. Berbagai pengalamannya, dia harap
Ayah dua anak ini berharap, sistem ini mampu mampu tersalurkan kepada generasi-generasi
dikembangkan lebih baik lagi. Menurut dia, muda yang ingin berjuang untuk melakukan
perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri, pembangunan.“Saya ingin sekali, nanti jika sudah
sehingga masyarakat diminta agar mampu pensiun bisa tetap mengabdi seperti itu,” ujar dia
mengikuti arus perkembangan itu. gro
“Ada pro kontra tentu hal biasa, tinggal bagaimana
menyikapinya, namanya di awal pasti ada
yang mempertanyakan. Tapi sistem ini harus
berkembang di seluruh Jakarta. Saat ini Pemprov “Saat ini aplikasi sedang dalam
DKI Jakarta mengelola 79 lahan parkir off street, pengembangan dan sudah diuji coba oleh
dan 400 lebih on street (badan jalan),” katanya. Unit Pengelola (UP) Perparkiran”
Namun, jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah Adji Kusambarto
parkir yang dikelola swasta. Untuk itu, Adji sendiri Kepala UP Perparkiran
tengah berupaya mengajuan revisi regulasi yang
Dinas Perhubungan DKI Jakarta
EDISI 6 TAHUN 2021
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
