Page 53 - Media Jaya Edisi 7 2019

SALAM DEWAN

dapat langsung mengajukan permo- per dan Rusunawa Rorotan. Kemudian masing-masing 16 lantai, dengan total
honan kepada Kepala Unit Pengelola Rusunawa Penggilingan, Rusunawa Pulo 1.020 unit. Kemudian, Rusunawa Peng-
Rumah Susun (UPRS), dengan melampir- Gebang Penggilingan, Rusunawa Rawa gilingan, Jakarta Timur, ada sebanyak
kan dokumen-dokumen yang lengkap. Bebek 2, Rusunawa KS Tubun dan Rusu- enam tower masing-masing 16 lantai
Dokumen tersebut yaitu fotokopi nawa Pulo Gebang, Rusunawa BLK Pas- dengan 1.530 unit. Selanjutnya, Rusu-
KTP, KK, NPWP, telah menikah dibukti- ar Rebo dan Rusunawa Pengadegan. nawa Pulogebang Penggilingan, Jakarta
kan dengan Surat Nikah atau Akta Ni- Dari 12 rusunawa ini, hanya lima ru- Timur, ada tiga tower, 16 lantai, dengan
kah, PM1 dari kelurahan setempat yang sunawa yang masih kosong, sedangkan 636 unit. Dan terakhir, Rusunawa KS Tu-
menerangkan pemohon belum memi- tujuh rusunawa lainnya sudah memiliki bun, Jakarta Barat. Terbangun tiga tow-
liki rumah dan slip gaji /surat keteran- calon penghuni yang lolos verifikasi do- er, 16 lantai, dengan 524 unit.
gan penghasilan bermaterai, pas foto kumen. Adapun lima lokasi rusunawa Sejumlah anggota DPRD DKI Jakar-
3x4 sebanyak 4 lembar dan 4x6 seban- yang masih tersedia unit kosong, yai- ta pun mendukung langkah Pemerintah
yak 1 lembar dan wajib memiliki reken- tu Rusunawa Nagrak, Jakarta Utara. Di Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi
ing Bank DKI. rusunawa ini telah terbangun 14 tower hunian warga Jakarta. Terlebih, hunian
Unit rusunawa yang disiapkan masing-masing 16 lantai, dengan total di Jakarta ke depannya akan mengarah
DPRKP itu terdapat di 12 lokasi yakni 3.570 unit. ke hunian vertikal mengingat sulit dan
Rusunawa Rawa Buaya, Rusunawa Tegal Lalu Rusunawa Rorotan, Jakarta mahalnya lahan kosong di Jakarta.
Alur, Rusunawa Nagrak, Rusunawa Sem- Utara. Telah terbangun empat tower . gro

Nasrullah Fraksi, Muhammad Ongen Sangaji Bestari Barus,
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta
Jakarta, Fraksi PKS Fraksi Hanura. Fraksi Nasdem

Kalau dibilang berhasil, saya kira Pemer- Bagi saya, warga yang tinggal di rusun itu Bicara prestasi kerja, masih banyak yang
intah Provinsi DKI Jakarta sedang berproses seharusnya diberikan kegiatan yang meng- harus ditingkatkan Pemerintah Provinsi DKI
memenuhi kebutuhan hunian warga. Apalagi hasilkan. Kalau saat ini mereka tidak bisa Jakarta. Soal hunian misalnya. Dalam Ren-
ini kota besar, kebutuhan hunian begitu besar. bayar, jangan salahkan mereka. Itu kan keban- cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Salah satunya rumah susun. Kendala utama yakan warga terprogram yang dipindahkan (RPJMD) itu diamanatkan untuk membangun
dalam pembangunan rusun adalah ketersedi- ke rusun. Tugas pemerintah itu kan untuk me- 225 ribu satuan rusun dalam lima tahun. Coba
aan lahan untuk pembangunan rusun. Ada juga makmurkan warga Jakarta. Ciptakan lapangan kalau dia 25 ribu saja yang harus diselesaikan
lahan di pinggir-pinggir Jakarta. Kedua, tinggal kerja untuk mereka. Kalau perlu, pak gubernur BUMD dan Dinas Perumahan, maka 1 tahun
di rusun itu ternyata berbiaya besar karena ha- menggunakan diskresinya untuk membantu itu 5.000 [unit]. Nah ada enggak 5.000? Saat ini
rus ada maintenance. Yang jadi masalah, ketika rakyat. Program DP nol rupiah juga menurut yang terbangun baru 700 unit kok.
itu dibangun pihak swasta, proses penyerahan saya tidak terjangkau bagi masyarakat miskin.
aset itu agak susah. Itu sering bermasalah dan Karena kan syaratnya minimal berpenghasi-
harus diperhatikan pemerintah. Sebenarnya, lan Rp 7 juta. Sedangkan UMR kan Rp 3,9 juta.
antara suplai dan demand itu tidak sebanding. Solusinya, kalau perlu, pemerintah siapkan
Untuk pembelian lahan saja begitu besar, begi- anggaran untuk mensubsidi mereka. gro
tupun saat pembangunannya.

Media Jaya Edisi 7 2019 53