Page 40 - media_jaya_03_2014

ekonomi

Usaha Mikro Kecil Menengah

PKL Jakarta Bakal Resmi Punya Kartu Anggota

Daya tarik Kota Jakarta tak pernah lekang oleh PKL jualan apa saja, kita harap

waktu, terutama dari sisi ekonomi. Hal ini pula mereka jangan sampai mengganggu

yang membuat Jakarta dibanjiri pedagang kaki aktivitas jalan, kalau melanggar
kartunya ditarik dan tidak boleh

lima (PKL) yang datang dari berbagai daerah berdagang lagi,” ujarnya.

di Indonesia. Keberadaan mereka menjadi Ditegaskan Basuki, PKL

“pekerjaan rumah” yang tak kunjung tuntas bagi juga harus bertanggung jawab
terhadap kebersihan di sekitar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menatanya.
lokasi jualan serta melaporkan

Upaya pembinaan dan
penataan pedagang kaki lima

(PKL) di seluruh wilayah DKI

Jakarta secara lebih inovatif akan

dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai langkah awal Pemprov

DKI akan mendata PKL terlebih

dahulu. Sebab, saat ini diperkirakan

jumlahnya mencapai 600 ribu
PKL. Dengan data yang detail,

Pemprov DKI bisa merencanakan

bentuk penataan dan pemberdayaan

PKL yang tepat di Jakarta. PKL Mereka juga akan diwajibkan

yang ditata, juga akan diberikan memiliki rekening Bank DKI
pelatihan, khususnya untuk kuliner. jika ada PKL liar. Mereka diminta
untuk pembayaran retribusi dengan untuk mencegahnya. Sehingga ke
Sehingga mereka bisa memberikan
sistem autodebet. Jika selama ini depan jumlah PKL di Jakarta tidak
makanan yang terjamin kualitasnya.
keberadaan mereka tidak teratur, berkembang. “Kalau ada PKL yang
Wakil Gubernur DKI Jakarta, nantinya mereka akan ditempatkan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) liar dia tidak usir, maka mereka
di lokasi-lokasi yang tidak
mengungkapkan, bagi seluruh
semua akan kita usir. Ini pakai surat
mengganggu masyarakat. Karena pernyataan,” ucapnya.
PKL yang ingin tetap berjualan
saat ini, banyak PKL yang mangkal Selain itu, pihaknya juga
diharuskan mendaftarkan dirinya di sekitar gedung perkantoran, pusat
terlebih dahulu kepada Pemprov menginstruksikan camat dan lurah
perbelanjaan, taman, trotoar serta
DKI. Setelah itu, baru mendapatkan untuk mengontrol perkembangan
tempat wisata. Namun, PKL yang PKL. Masyarakat juga bisa ikut
fasilitas tempat berdagang. “Mereka
akan ditata harus memiliki KTP melakukan pengawasan terhadap
harus daftar dulu ke Pemprov DKI, DKI.
baru nanti akan diberikan lapak,” para PKL agar keberadaannya tidak
“Kita ingin seluruh PKL di
katanya di Balaikota.
mengganggu ketertiban umum.
Jakarta di bawah kendali kita. Menurut Ahok, selain harus
Basuki menerangkan, nantinya
Bahkan, nanti saya bisa punya data, memiliki rekening Bank DKI,
para PKL yang sudah terdaftar harus misalnya di Jalan Raden Saleh ada
pedagang juga harus memiliki tanda
menandatangani surat perjanjian.

40
Media Jaya l Nomor 03 Tahun 2014