Page 33 - media_jaya_02_2013
P. 33
Rusun Marunda, selain makin ramai penghuni juga makin asri karena di halaman rusun banyak ditanam tanaman peneduh maupun sekadar
tanaman hias. Foto : Mj/NR
sudah diterbitkan sejak dua tahun lalu. hingga etika berinteraksi rusun. hari semakin kompleks.
Tapi, hingga kini Peraturan Pemerintah Akibatnya, pengembang , pemerintah “ Hal yang sering terdengar adalah
(PP) tersebut belum keluar. Padahal,, daerah dan pemegang kepentingan persoalan pemilihan P3SRS. Selama
beleid yang saat ini sudah berbentuk lainnya gamang menghadapi masalah ini terjadi kekisruhan antara penghuni,
Rencana Peraturan Pemerintah
ini. Karena itu, PP diharapkan
pengelola dan pengembang. Di satu sisi
(RPP) Rusun sudah ada di tangan dapat memberikan solusi terhadap pengembang menginginkan pemilihan
Kemenpera,” tambahnya.
kompleksnya permasalahan di rusun.
berdasarkan nilai perbandingan
Ungkapan senada diutarakan Kepala Bidang Perizinan, proporsional (NPP), sedangkana
Mualim, Ketua Umum Persatuan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat penghuni berdasarkan one man one
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Dinas Perumahan dan Gedung vote, sehingga berapa pun jumlah
Indonesia (P3RSI). Menurut dia, Pemrov DKI Jakarta, Yaya Mulyarso rusun, pemiliknya hanya boleh memilih
seharusnya ada beberapa peraturan mempunyai pemandangan serupa. satu kali,” kata Ketua Umum Real
yang muncul sebagai turunan dari UU Menurutnya, terjadi kebingungan di Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso
No 20 tahun 2011. Di antaranya, PP tingkat pelaksana pemerintahan karena yang dimintai pendapatnya secara
Penyelenggaraan Rumah Susun, PP belum adanya PP tersebut. Kehadiran terpisah.
Perngelolaan Rumah Susun dan PP UU Rusun, ternyata belum mampu Sementara, Kemenpera masih
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni memcahkan persoalan, karena masih merancang dengan teliti PP Rusun.
Satuan Rumah Susun (P3SRS). Akibat bersifat umum.
Deputi Perumahan Formal Kemenpera,
macetnya penyusunan PP itu, situasi di Karena belum adanya Peraturan Pangihutan Marpaung mengemukakan,
lapangan menjadi tidak pasti.
Pemerintah (PP) tersebut, Pemprov pihaknya masih berupaya menghimpun
Apalagi timbul kisruh antara DKI Jakarta banyak menerima keluhan segala permasalahan di lapangan.
penghuni dan pengembang terkait hak dari penghuni dan pengembang. Sehingga PP Rusun mampu
suara penghuni. Belum lagi persoalan Padahal, wewenang Pemda tak seluas mengakomodasi semua kepentingan.
penentuan besaran dan pengelolaan itu. Karena itu, Dinas Perumahan dan Dalam artian, PP Rusun bisa mengatasi
service charge, mekanisme hubungan Gedung DKI Jakarta berharap PP segala persoalan di lapangan, sehingga
antara badan pengelola, pelaku Rusun segera keluar, sehingga dapat terbentuk hubungan harmonis di antara
pembangunan (developer) dan P3SRS
menangani masalah yang dari hari ke
semua pihak. RCW
33
Media Jaya l Nomor 02 Tahun 2013
