Page 32 - media_jaya_02_2013
P. 32







































Rusun Marunda yang sudah dipenuhi para penghuni situasinya makin tampak ramai. Selain penghuni yang keluar masuk untuk menjalankan 
pelbagai aktivitas sehari-hari, para kerabat maupun keluarga penghuni juga suka berkunjung ke rusun yang dulu nyaris senyap. Foto : MJ/NR




BUMN yang menyatakan bersedia Menteri Badan Usaha Milik program Pemprov DKI Jakarta dalam 

lahan miliknya untuk dibangun rusun Negara (BUMN), Dahlan Iskan sudah upaya menyediakan perumahan yang 

antara lain Perusahaan Listrik Negara memberikan sinyal positif terkait
layak bagi warga Jakarta. Terutama
(PLN) yang lahannya berlokasi di kerja sama Kementerian Perumahan bagi keluarga miskin yang biasanya 

Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Rakyat dan Kementerian BUMN bermukim di sepanjang bantaran sungai 

Abang, Jakarta Pusat. Pertamina juga untuk mengelola lahan-lahan tidur dan sering terlanda banjir.

memiliki tanah di sejumlah titik dan itu. Menurut Dahlan, setiap BUMN Menurut H Mohammad Sanusi, 
PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) juga mempunyai kewenangan untuk anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta 

mempunyai banyak tanah di sekitar mengolah asset mereka. Apalagi di yang membidangi Pembangunan, 

stasiun. Namun, tanah-tanah tersebut sinyalir tanah BUMN banyak yang pembangunan rusun memang perlu 

tetap akan berstatus sebagai tanah milik diduduki pihak lain.
dilakukan. Khususnya bagi masyarakat 
negara dengan hak perngelolaan lahan Dahlan Iskan menegaskan, yang berpenghasilan rendah.

(HPL). Sedangkan bangunan di atasnya daripada lahan itu menjadi tidak Namun, memang tak mudah untuk 

berstatus hak guna bangunan (HGB).
produktif, akan lebih baik jika
mewujudkannya, karena begitu banyak 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanah itu digunakan menjadi rumah masalah di dalamnya.
melalui Dinas Perumahan dan Tata susun. Terlebih, BUMN juga harus Wakil rakyat dari Fraksi Partai 

Bangunan sudah melakukan berbagai mengeluarkan uang untuk membayar Gerindra itu menambahkan, masalah 

langkah untuk menyusun program pajak dan biaya asset tanah tersebut. ini bahkan bisa menjadi bom waktu 

pembangunan rusunawa termasuk Kalau sudah diduduki beneran malah yang mengancam program 1.000 rusun. 
program pembangunan kampung ada ganti rugi.
Menurutnya, masalah itu mengemuka 

tematik mengacu pada program Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam dialog ‘ Urgensi Peraturan 

prioritas yang dicanangkan Gubernur juga berencana membangun rumah Pemerintah (PP) tentang Rusun dalam 

DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil susun deret di sepanjang bantara Mengatasi Permasalahan Rusun di 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja sungai. Wacana itu, hingga kini belum Indonesia’ di Jakarta beberapa waktu 
Purnama.
terwujud. Dengan adanya wacana lalu.

Kemenpera dan Kementerian BUMN “Undang Undang Nomor 20 

Sinyal dari Menteri BUMN
tersebut diharapkan sinergi dengan
Tahun 2011 tentang Rumah Susun



32
Media Jaya l Nomor 02 Tahun 2013



   30   31   32   33   34