Page 26 - MJ Edisi 4 2019
P. 26
PEMERINTAHAN
SP2D Online
Percepat Pembayaran Pajak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat terobosan ter-
anyar untuk memudahkan pembayaran belanja dan pajak
pusat. Inovasi tersebut dapat diketahui secara real time
karena berbasis online yang disebut Surat Perintah Pencai-
ran Dana (SP2D) Online.
ubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Saat ini, kata Anies, SP2D online yang sudah berkoordinasi dan bekerjasa-
Baswedan mengatakan, kebijakan baru bisa dilakukan pada aspek penge- ma dengan Pemprov DKI Jakarta, dan PT.
Gini diharapkan bisa meningkatkan luaran. Rencananya, Pemprov DKI Jakar- Bank DKI untuk menyiapkan progress kebi-
kinerja Pemprov DKI Jakarta menjadi lebih ta akan membuat terobosan yang sama jakan Pembayaran Belanja Daerah dan Pa-
efisien dan efektif. Bukan hanya itu, akunt- dari sektor keuangan lainnya. Terlebih, jak Pusat melalui SP2D Online dan real time
abilitas publik pun semakin baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah di BPKD Provinsi DKI Jakarta.
Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak menerapkan sistem lain seperti e-Cash- Pemprov DKI Jakarta berharap , inte-
Pusat melalui SP2D secara online dan real less, e-planning, e-budgeting, e-pro- grasi sistem ini akan memudahkan me-
time ini menjadi keunggulan Pemprov DKI curement, e-kinerja, dan lainnya yang kanisme pelaporan dan pengawasan
Jakarta. Sebab, pembayarannya melalui mampu menunjang kemudahan lainnya. dalam administrasi pembayaran pajak.
Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga “Kami berharap kita semua bisa terus Anies mengatakan, program pembayaran
lebih transparan. melakukan inovasi seperti ini. Tentu saja belanja daerah dan pajak melalui SP2D on-
Semakin sedikit proses yang berbelit- apa yang kita lakukan bisa semakin leng- line dan real time menjadi role model un-
belit. Dari seluruh proses itu ada 7 tahapan kap. Saya sendiri menyaksikan peragaan- tuk pemerintah daerah lainnya di Indone-
yang dipangkas. Nanti akan dilakukan di se- nya. Ini kombinasi kerjasama Pemprov DKI sia.
luruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, semua Jakarta (BPKD DKI), Bank DKI juga dengan Sehingga, Jakarta akan menjadi barom-
SKPD-UKPD. Ini akan membuat proses ker- Dirjen Pajak (Kementerian Keuangan),” eter dalam pelayanan sistem teknologi. Se-
ja kita jauh lebih efisien dan efektif. Bagi jelasnya. lain itu, Jakarta juga bisa menjadi kota yang
Pemerintah Pusat pun jauh lebih baik kare- Apresiasi juga diberikan kepada Direk- sistem aplikasi teknologinya semakin maju
na mereka akan menerima update-nya itu,” torat Jenderal Pajak , Direktorat Jender- melalui sistem aplikasi kota cerdas (Smart
kata Anies saat meluncurkan inovasi itu di al Pembendaharaan Kementerian Keuan- City). Dengan Smart City ini,lanjut Anies.
Balaikota Jakarta, belum lama ini. gan dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) Pemerintah bisa memberikan kemudahan
26 Media Jaya Edisi 4 2019
