Page 43 - media_jaya_02_2013

memungkinkan untuk melakukan relokasi. Namun demikian, imbuhnya tidak mungkin justru meniadakan

penataan dengan melakukan site- lagi, jika langkah relokasi harus hak lainnya, dalam hal ini hak untuk
upgrading sejumlah kampung saat itu. diambil, ada beberapa faktor penting memeroleh pekerjaan. Ini juga perlu

Program ini dinilai cukup berhasil, yang harus digarisbawahi. Pertama diperhatikan oleh Pemprov DKI

terutama dari segi peningkatan adalah bagaimana membuat warga Jakarta,” tandas Dian.
infrastruktur perumahan, seperti masyarakat yang akan direlokasi merasa

jalan, selokan, saluran sanitasi,
dilibatkan dalam prosesnya. Caranya? Social Safety Net

dan sebagainya. Ali Sadikin juga mendengarkan aspirasi warga yang akan Permukiman kumuh biasanya
mengombinasikan proses penataan saat terkena relokasi. Proses pelibatan warga identik sebagai tempat tinggal warga

itu dengan merelokasi 5,5 juta orang
semacam ini, lanjut Dian, diharapkan kalangan menengah ke bawah, dengan

ke sejumlah titik lokasi permukiman. akan mampu meminimalisir konlik kondisi ekonomi yang lebih banyak
“Salah satunya warga Tanah Abang yang yang terjadi saat proses relokasi mengandalkan sektor informal.

saat itu direlokasi ke Tebet,” imbuh dilakukan.
Uniknya, berbagai keterbatasan
Dian.
Ia juga mengingatkan agar yang mereka hadapi, justru menjadi

Satu dekade kemudian, tepatnya pembangunan rumah susun hendaknya stimulus untuk berpikir kreatif dalam

pada era 70 hingga 80-an, pendekatan diiringi dengan kajian dari sisi sosial menciptakan peluang-peluang untuk
penataan permukiman mulai bergeser psikologis warga yang akan direlokasi. meningkatkan kesejahteraan dari sisi

kepada pembangunan hunian
Hal ini memegang peranan yang jauh ekonomis. “Misalnya, melihat tetangga

vertikal (susun). Langkah tersebut lebih penting dari sekadar infrastruktur. sedang merenovasi rumah untuk
dilakukan seiring dengan semakin “Warga biasa hidup dalam pola dan membuka kos-kosan, warga lainnya

banyaknya pemanfaatan ruang untuk kultur horizontal dengan berbagai bisa langsung berpikir untuk membuka

pengembangan dan pembangunan leksibilitas sosial dan ekonomi yang warung makan atau jasa cuci baju,” ujar
kota Jakarta yang diikuti tingginya arus melekat terhadapnya. Hal tersebut
Dian mencontohkan.

urbanisasi ke Jakarta. “Transformasi yang harus dipikirkan oleh pemerintah Dinamika sosial ekonomi tersebut
penataan permukiman horizontal ke bagaimana mentransformasi leksibilitas yang kemudian disebut Dian sebagai

arah vertikal melalui pembangunan sosial-ekonomi yang telah terbentuk social safety net (jaring pengaman

rusun mulai dipandang sebagai dalam pola horizontal ke dalam kultur sosial). Pada warga di lingkungan
‘panasea’ dari persoalan permukiman di permukiman vertikal,” tandasnya.
menengah ke bawah, keberadaan social

pusat/tengah kota,” kata Dian.
Warga yang direlokasi bukan tidak safety net memiliki peranan yang cukup

mungkin kaget dengan kultur dan
vital. “Suatu waktu, pernah ada salah
Fleksibilitas
pola hidup di lingkungan permukiman satu pemilik warung di kolong tol cerita

Kini, pembangunan rusun kembali sebelumnya (horizontal) ke lingkungan sama saya dia banyak dihutangi oleh

diangkat sebagai solusi penataan permukiman yang baru (vertikal). tetangganya, warga lainnya cerita soal
permukiman, khususnya permukiman Misalnya di lingkungan sebelumnya
tradisi menitipkan anak ke tetangga saat

tak layak di Jakarta. Namun, bersamaan ia memiliki leksibilitas untuk untuk orang tua terpaksa meninggalkan anak

dengan itu, muncul pula berbagai berjualan pulsa atau warung makanan di rumah,” imbuhnya lagi.
persoalan seputar rusun, baik yang
di depan rumahnya. Apakah leksibilitas Dia menggarisbawahi keberadaan

telah berdiri maupun akan dibangun tersebut mungkin didapatkan di lokasi social safety net tersebut sebagai salah
di Jakarta. Misalnya menyangkut rusun? Jika tidak apa konsekuensinya?
satu hal yang memperingan kerja

masalah peruntukan. Akibat ulah nakal Di samping itu, idealnya menurut pemerintah saat melakukan relokasi

oknum, rusun seringkali ditempati Dian, relokasi warga warga ke hunian/ sebagai tindak lanjut pembangunan
bukan oleh mereka yang berhak untuk rusun dilakukan sekaligus alih-alih rusun. “Ibarat orang tua, pemerintah

menempatinya. “Tentu ini menjadi relokasi secara terpencar. Dian juga hanya tinggal menyediakan “mainan”

‘peer’ tersendiri bagi Pemprov DKI menambahkan pentingnya mengukur bagi anak-anaknya dan mengawasi
Jakarta. Jangan sampai peruntukan jarak lokasi rusun yang baru dengan penggunaannya agar dilakukan secara

rusun tidak tepat sasaran,” jelas Dian.
hunian sebelumnya. Misalnya benar dan tidak merugikan satu sama

Oleh karenanya, jika permukiman kumuh terletak di dekat lain,” ungkap Dian. (DHN)
memungkinkan, alumni Universitas
pelabuhan, dimana mata pencaharian

Indonesia ini lebih menekankan
para warganya di sekitar pelabuhan.
pada proses penataan di tempat (site Jarak ideal untuk memindahkan mereka

upgrading) yang pernah dilakukan ke lokasi rusun yakni dalam radius 1-2

oleh Ali Sadikin dibandingkan dengan
km. “Lebih jauh dari itu, relokasi bukan

43
Media Jaya l Nomor 02 Tahun 2013