Page 54 - media_jaya_03_2014

Fraksi PDI Perjuangan itu.

Jika alternatif itu ditempuh,

ada beberapa hal sehubungan

dengan kebijakan koleksi

perpustakaan perlu dipikirkan.

Antara lain, perumusan arah

kebijakan koleksi, badan yang
menjalankan kebijakan tersebut,

kriteria pengadaan koleksi

perpustakaan, prosedurnya, dan

pertimbangan ulang terhadap

koleksi yang dianggapa bias,

masalah hak cipta sehubungan

dengan penggandaan bahan-bahan

dalam proses belajar-mengajar,

impian bagi sebagian
barangkali juga perlu ditetapkan
sebagai kebijakan perpustakaan
besar sekolah. Bahkan,
sekolah.
ada sejumlah masalah
Sehubungan dengan prosedur
perpustakaan jenis ini
pengurusan perpustakaan, sekolah
yang mesti dipikirkan jika
keberadaannya di sekolah bisa mendelegasikan tanggung

direncanakan sebagai jawab kepada siswa untuk ikut

rencana jangka panjang. terlibat dalam membuat prosedur

Seperti batasan usia untuk administratif mulai dari surat

mengakses informasi dalam menyurat sampai persyaratan-
persyaratan peminjaman pustaka
situs-situs tertentu. Sebagai
koleksi digital dapat mengurangi maupun pemutihan pustaka, yang
bentuk perpustakaan masa
kebutuhan terhadap bahan
secara efektif dapat mendukung
depan, perpustakaan digital harus
cetak pada tingkat lokal. Ketiga, implementasi kebijakan koleksi
tetap diimpikan dan berupaya
penggunaannya akan meningkatkan dicapai sekolah.
pustaka.

akses elektronik. Keempat, nilai Alternatif paling realistik untuk Sedangkan tentang hak

jangka panjang koleksi digital akan menyikapi berbagai tantangan dan cipta dan penggandaan bahan

mengurangi biaya berkaitan dengan kenyataan yang menghadang di untuk kepentingan proses belajar-

pemeliharaan dan penyampaiannya depan mata adalah menetapkan mengajar, harus dilakukan secara
prosedural, karena Undang
(Stephen Chapman & Anne R arah kebijakan koleksi kepustakaan
Undang Hak Cipta di Indonesia
Kenney 1996).
sekolah. Minimnya anggaran, tidak
tidak membolehkan penggandaan
dapat dijadikan alasan buruknya
Arah Kebijakan
bahan-bahan pustaka tanpa otorisasi
kondisi perpustakaan yang ada
Menurut Dwi Rio Sambodo,
di suatu sekolah. “Bila pihak pemegang hak cipta. Kecuali untuk

MM, dengan segala keterbatasan sekolah menyadari bahwa andil tujuan-tujuan tertentu yang bersifat

yang ada, terutama anggaran, perpustakaan untuk meningkatkan nirlaba. Pengecualian itu dapat

dukungan masyarakat dan kualitas pendidikan sangat besar, ia dimanfaatkan perpustakaan sekolah

pemerintah serta sarana dan harus dapat menyiasati persoalan secara fair untuk mendukung proses
belajar-mengajar. RCW
prasarana pendukung, perpustakaan itu agar bisa mengembangkan

digital tampaknya masih merupakan
perpustakaannya,” wakil rakyat dari

54
Media Jaya l Nomor 03 Tahun 2014