Page 17 - media_jaya_03_2014

bersamaan Pemprov DKI Jakarta

bekerjasama dengan 5 walikota dan

Satpol PP melakukan razia-razia

berkaitan dengan ketertiban umum.

Hal ini dilakukan berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor

8 Tahun 2007 tentang Ketertiban

Umum. Jadi langsung diatasi dari

sumber masalahnya. Ketertiban

umum meliputi, pedagang kaki

lima, pengemis, permukiman

kumuh, rumah-rumah liar. Jadi

melalui kegiatan ini secara tidak
langsung ikut juga menertibkan

pelanggaran kependudukan.

Adanya razia-razia ketertiban
melainkan sepenuhnya di tangan Barat, DIY dan Banten. Sedangkan
umum ini tentu sangat membantu
hakim. Sebenarnya waktu itu 4 di luar Pulau Jawa adalah
sekali dalam menegakkan kesadaran
hasilnya bisa lebih efektif kalau Lampung, Nusa Tenggara Barat,
dan kedislipinan warga. Tentu
hakim menjatuhkan hukuman Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
saja mereka yang tidak memiliki denda maksimum yang berkisar Kerjasamanya meliputi
identitas ikut juga terkena razia
antara Rp 500 ribu hinggga Rp 1 berbagai bidang, seperti
ini. Selain itu, Dinas Sosial juga
juta.
kependudukan, perdagangan,
tidak tinggal diam. Bekerjasama
Tapi masalahnya kalau pertanian, perikanan,
dengan Dinas Kependudukan
dijatuhkan hukuman maksimum, ketenagakerjaan, sosial, transmigrasi
dan Catatan Sipil dan juga polisi
pasti banyak yang memilih dan lainnya. Melalui kerjasama
gencar melakukan razia tentang
hukuman badan ketimbang
pertanian misalnya, sudah
penertiban umum. Razia menyasar
denda. Hal itu berarti banyak yang disepekati DKI Jakarta menjadi
para gelandangan, pengemis, tuna masuk penjara karena tak mampu pusat pemasaran produk pertanian
wisma, tuna karya dan lainnya.
membayar uang denda tersebut. dari daerah. Produk dihasilkan dan
Jadi kita longgarkan operasi yustisi
Nah, kalau banyak yang mau masuk dikemas di daerah dan dijual di
dalam arti diadili oleh hakim, tapi
penjara, lantas dimana ada tempat Jakarta. Hal ini akan mengurangi
kita tingkatkan razia ketertiban
penjara yang kosong di sini. Jadi ini urbanisasi dari daerah ke Jakarta
umum, justru itu lebih efektif dan
juga menjadi problem tersendiri.
Kerjasama dalam hal
hasilnya lebih baik.
kependudukan, Dinas Dukcapil
Selain Bina Kependudukan, berkomunikasi dengan Dinas
Jadi operasi yustisi atau OYK
adakah program lainnya?
Kependudukan terkait di masing-
sudah tidak dipakai lagi?
Ya, kita juga punya program masing provinsi melakukan
Sebenarnya aturan tentang
kerjasama konkret dalam wadah pemutakhiran data penduduk secara
OYK masih ada dan dapat
organisasi pemerintah daerah rutin. Hal ini dilakukan untuk
dijalankan lagi sewaktu-waktu.
sebanyak 10 provinsi di Indonesia mengurangi potensi terjadinya KTP
Namun karena sudah ada program
atau Mitra Praja Utama. Sepuluh ganda atau nomor induk ganda.
razia penertiban umum yang provinsi tersebut adalah 6 di Pulau Kemudian sosialisasi peran aktif
hasilnya justru lebih baik tentunya
Jawa dan 4 di luar Pulau Jawa. Di kepala daerah untuk mengimbau
tidak relevan lagi. Dulu waktu kita
Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, warganya supaya tidak ke Jakarta
lakukan OYK , proses persidangan
Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa
tanpa kemampuan yang memadai.
kan tidak di bawah kendali kita,

Media Jaya l Nomor 03 Tahun 2014
17