Page 55 - media_jaya_02_2013

lingkungan

Perda No.3/Tahun 2013

Ajak Partisipasi Swasta Kelola Sampah

Kini Jakarta miliki Perda baru pengelolaan sampah, pengolahan sampahnya sendiri atau

Perda No.3/2013 ini menggantikan Perda No.5/ 1988 dapat dikerjasamakan dengan badan

tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI usaha di bidang kebersihan. Jika
mereka mengirimkan sampahnya ke

Jakarta.
TPA Bantargebang, maka diwajibkan

membayar retribusi pengelolaan

sampah. Sehingga pembiayaan APBD
Sampah di perkotaan seringkali secara komprehensif dari hulu hingga untuk sektor kebersihan yang selama ini

menimbulkan persoalan ketika pola hilir dengan sistematika pengaturan dibebankan kepada pemerintah dapat

penanganannya belum mampu antara lain meliputi tugas dan
dikurangi, sekaligus akan menjadi PAD

mengakomodir seluruh sampah yang tanggung jawab pemerintah; hak, dari retribusi tersebut, sehingga terjadi
ada. Di Jakarta, persoalan sampah kewajiban, dan tanggung jawab subsidi silang.

menjadi kompleks karena berbagai masyarakat; hak, kewajiban, dan Selain subsidi silang, l dalam Perda

faktor, tidak hanya besarnya jumlah tanggung jawab produsen; insentif dan Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan

sampah yang harus ditangani setiap disinsentif; perizinan; penyelenggaraan mengenai adanya kemitraan, terutama

harinya, sarana prasarana yang tersedia pengelolaan sampah; teknologi tepat dalam hal daur ulang dan pengolahan
saat ini juga belum memadai, baik guna dan ramah lingkungan; kerja
sampah.

jumlah maupun kondisi yang sudah tak sama dan kemitraan; pengawasan dan “Kemitraan ini bisa dilakukan

layak lagi serta keterbatasan lahan.
pengendalian; serta larangan dan sanksi.
dari tingkat paling bawah, yaitu

Selain itu, kebiasaan masyarakat “Dibuatnya Perda Pengelolaan rukun tetangga (RT). Masyarakat bisa
buang sampah sembarangan, seperti Sampah ini bertujuan meningkatkan menggandeng pelaku usaha sehingga

ke sungai atau saluran air sehingga peran serta masyarakat dan pelaku sampah bisa memiliki nilai ekonomis,”

mengakibatkan banjir. Ini merupakan usaha untuk secara aktif mengurangi tuturnya.

tantangan bagi Pemerintah DKI sampah. Pemerintah tidak dapat Unu mengatakan, ketentuan
Jakarta untuk mengajak masyarakat bekerja sendiri tetapi partisipasi aktif mengenai adanya pengelolaan sampah

berpartisipasi aktif dalam mengelola masyarakat dan stakeholder sangat agar memiliki nilai ekonomis ini

sampah. Karenanya, Pemprov DKI dibutuhkan,” tegas Unu.
merupakan kemajuan jika dibanding

Jakarta menginisiasi Perda tentang aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi
Pengelolaan Sampah sebagai turunan Subsidi Silang
yang lebih menonjol.

dari Undang-undang No.8 Tahun Peran aktif seluruh stakeholder Perda ini juga menyatakan bahwa

2008.
dan masyarakat untuk menjaga pemerintah daerah akan memberikan

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi kebersihan sangat diperlukan. Untuk insentif kepada masyarakat atau
DKI Jakarta, Unu Nurdin, mengatakan, mengatur sinergitas antarpemangku
kelompok di dalamnya tentang
pihaknya ingin menyadarkan kepentingan, dalam Perda ini diatur pengelolaan sampah ini. “Suntikan ini

masyarakat agar membuang sampah mengenai kewajiban pengelola kawasan bisa berupa iskal, seperti modal; atau

pada tempatnya. “Masyarakat yang industri, kawasan komersial, kawasan non-iskal, seperti pendampingan,”

belum sadar inilah yang harus dibenahi, khusus, dan kawasan permukiman elite terangnya.
makanya kita buat dulu landasan untuk mengelola sampahnya secara

aturannya,” ujarnya saat ditemui Media mandiri.
Sanksi

Jaya di ruang kerjanya.
Pengelola kawasan komersial, Sebagai landasan aturan hukum,

Menurutnya, Perda ini mengatur kata Unu, berkewajiban melakukan dalam Perda tersebut telah diatur
pengelolaan sampah di DKI Jakarta
pengumpulan, pengangkutan dan
sanksi bagi pelanggar yang penegakan

55
Media Jaya l Nomor 02 Tahun 2013