Page 7 - Media Jaya Edisi 12 2019

PERATURAN GUBERNUR MEDIA JAYA DAFTAR ISI EDISI 12 2019

DKI JAKARTA PEMERINTAHAN sosok

26 Jakarta Provinsi Paling 38 Torehkan Emas untuk
Informatif Jakarta
NOMOR 95 TAHUN 2019
Dinas Komunikasi Informatika dan Irhasy Muhamad Maulad meraih
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) Statistik DKI Jakarta meraih penghar- mendali emas dalam Olimpiade
gaan sebagai dinas paling informative Sains Nasional (OSN) tahun 2019.
ANGKUTAN ORANG DENGAN MRT DAN LRT dari Komisi Informasi Pusat. Berbagai Mengharumkan Jakarta di bidang
produk publikasi, dirancang agar warga sains.
Jakarta mudah memperoleh informasi.
SPM di dalam perjalanan
SPM di Stasiun BUMD PROFIL USAHA
30 Mendongkrak Pendapatan 54 Boneka Karakter
dengan Usaha Kesukaan Anak
Meliputi: Keterlambatan Perjalanan Kereta Api: Berbagai upaya dilakukan untuk me- Dibawah bendara usaha Kraftycraft,
8 LAPORAN UTAMA naikan pendapatan Perumda Pasar Maya Luciana Sondakh membuat
Jakarta Menyambut E Prix
a. Keselamatan b. Keamanan 1. Penyelenggara Sarana MRT dan LRT Jaya. Salah satunya dengan diversifi- aneka boneka dengan bahan kain.
c. Keandalan d. Kenyamanan menyiapkan formulir informasi keterlambatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kasi Usaha. Mulai dari membangun Uniknya, boneka yang dibuatnya
hunian diatas pasar hingga digital
memiliiki karakter sesuai dengan
e. Kemudahan f . Kesetaraan kepada penumpang apabila terjadi bakal menjadi tuan rumah kejuaraan balap marketing. pemesannya.
keterlambatan perjalanan paling lama 15 menit mobil elektrik terbesar, Formula E Cham-
2. Keterlambatan keberangkatan akibat pionship. Ajang untuk mengkampanyekan
Jakarta Langit Biru.
Pelaksanaan: kekusutan perjalanan dan/atau keadaan
kahar MRT, keberangkatan lebih dari 1 jam
1. Direksi Badan Usaha bertanggung jawab setiap penumpang dapat melakukan
dalam penyelenggaraan layanan MRT atau pembatalan transaksi perjalanan
LRT sesuai dengan SPM yang ditetapkan 3. Keterlambatan keberangkatan akibat
2. Penilaian penyelenggaraan layanan MRT kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar
atau LRT dituangkan dalam suatu kontrak LRT, pada Stasiun LRT keberangkatan lebih dari
antara Dinas Perhubungan dan Badan Usaha 30 menit setiap penumpang dapat melakukan
pembatalan transaksi perjalanan 18 Infrastruktur
Integrasi TOD dengan
Monitoring dan Evaluasi 4. Pembatalan transaksi perjalanan tidak dapat Transportasi Massal
dilakukan apabila Penyelenggara Sarana
Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI
oleh Kepala Dinas Perhubungan: Perkeretaapian MRT dan LRT telah Jakarta, mengembangkan kawasan
memberitahukan terjadi keterlambatan dan transit berorientasi atau Transit Oriented
penumpang tetap memilih menggunakan jasa Development (TOD) dengan pengin-
1. Pengawasan terhadap penerapan SPM MRT tegrasian sistem transportasi massal.
dan LRT sesuai kewenangan dalam peraturan MRT atau LRT Untuk mengatasi masalah kemacetan
perundang-undangan dan mengurangi pengunaan kendaraan
pribadi.
2. Evaluasi pelaksanaan SPM MRT dan LRT paling
sedikit 2 kali dalam setahun
3. Mengikutsertakan organisasi perangkat daerah Ekonomi ragam betawi
terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten 20 Harapan Baru Pekerja Jakarta 57 Melestarikan Tenun
Betawi
Untuk meningkatkan kesejahteraan kaum Sejumlah warga di Rumah Susun
buruh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur, membuat
menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) kain tenun Betawi. Upaya mempro-
tahun 2020 sebesar Rp 4.2 juta. Pemprov mosikan budaya Betawi melalui karya
DKI Jakarta juga memberikan berbagai seni.
kompensasi.

Jakarta sejahtera LINGKUNGAN info sehat
22 Agar Warga Jakarta Melek 33 Gaya Hidup Minim 64 Memilih Nustrisi untuk
Hukum Sampah Dengan Samtama Pasien Kanker
Pemprov DKI Jakarta bekerjasama Kemen- Diinisiasi dari kearifan lokal warga Nutrisi yang sesuai dapat membantu
terian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam mengelola sampah rumah meningkatkan keberhasilan terapi
menggelar program Kelurahan Sadar tangga, program Samtama, Sam- yang dijalani pasien kanker, baik itu
Hukum. Tujuannya untuk membina warga pah Tanggung Bersama sudah kemoterapi maupun radioterapi.
ibu kota agar melek aturan hukum. melibatkan lebih dari 30 ribu
Kepala Keluarga (KK) di 22 Rukun
Warga ( RW) di seluruh Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta @DKIJakarta jakarta.go.id