Page 45 - media_jaya_03_2014

jawab Pemprov DKI, maka gugus rehabilitasi sosial dan proses DKI Jakarta. Kedua peraturan

tugas TPPO di DKI Jakarta harus hukumnya, pembiayaan rehabilitas tersebut menjadi payung hukum

siap menangani kasus TPPO yang kesehatan untuk korban tindak penanganan TPPO di Jakarta

ada di Jakarta meskipun korban pidana perdagangan orang yang melalui gugus tugas yang telah

bukan warga DKI,” tandasnya.
transit belum terakomodasi tuntas ditetapkan.

karena hanya sekali kunjungan
Sosialisasi Perlu Lapangan Kerja Kurang
yang dibayar dan untuk kunjungan
Ditingkatkan
berikutnya ditanggung pemerintah Kasus perdagangan orang

Jumlah kasus perdagangan daerah asal, sementara belum semua masih akan marak terjadi selama

orang di Indonesia yang terus pemerintah daerah asal peduli, akar persoalannya belum berhasil

meningkat, mengindikasikan keterbatasan kewenangan mengikuti
dibereskan. Salah satunya

bahwa persoalan ini
keterbatasan

sangat membutuhkan lapangan pekerjaan

perhatian serius
di dalam negeri,

dari pemerintah.
sehingga banyak

Masih rendahnya
masyarakat yang
tingkat pemahaman mengadu nasib

masyarakat menjadi
menjadi pekerja

salah satu “pekerjaan
di luar negeri

rumah” bagi
(TKI). Kondisi ini

pemerintah untuk
menjadi kesempatan

lebih intensif dalam bagi sindikat

menyosialisasikan
TKI melakukan

mengenai traicking
prakteknya dengan

kepada masyarakat
merekrut para TKI
luas sehingga dapat
dan memalsukan

menekan jumlah kasus.
dokumennya lalu otonomi daerah, sehingga

Dalam menangani kasus diberangkatkan dengan tidak layak
menyulitkan pendampingan,

traicking yang terjadi di Jakarta ke negeri orang.
pemulangan dan usulan biaya

selama ini, berbagai kendala “Kemiskinan dan keterbatasan
rehabilitasi kesehatan untuk korban

dihadapi Pemprov DKI Jakarta lapangan pekerjaan di Indonesia TPPO asal dan TKP di luar daerah

seperti, fasilitas rumah aman menjadi faktor penting bagaimana dan luar negeri, serta tidak ada

sebagai tempat menampung traicking itu bisa terus terjadi di anggaran biaya untuk pemulangan

sementara korban yang tersedia Indonesia,” tutur Margaretha.
korban.
belum memadai, kerjasama dengan Banyak korban traicking
Keseriusan Pemprov DKI

daerah asal korban yang masih yang berasal dari keluarga miskin Jakarta dalam menangani kasus

belum diperluas (sejauh ini baru 10 yang bahkan masih di bawah umur. TPPO dituangkan dalam

provinsi) dan belum mengakomodir Untuk itu, Margaretha mengimbau Keputusan Gubernur DKI Jakarta

biaya rehabilitasi kesehatan, masyarakat agar segera melaporkan No. 218/2010 tentang Gugus

leksibilitas kebutuhan korban jika mengetahui terjadi kasus TPPO Tugas Pencegahan dan Penanganan

menyulitkan penentuan plafon di lingkungannya.
Tindak Pidan Perdagangan Orang

biaya dalam pengusulan anggaran “Jangan ragu, laporkan! Bisa (TPPO) dan Perda Provinsi

rehabilitasi kesehatan, korban ingin ke P2TP2A atau kantor polisi DKI Jakarta No 8/2011 tentang
segera pulang padahal belum tuntas terdekat,” imbaunya. (ANN)
Perlindungan Perempuan dan Anak

pelayanan rehabilitasi kesehatan,
dari Tindak Kekerasan di Provinsi

Media Jaya l Nomor 03 Tahun 2014
45