Page 27 - media_jaya_02_2013

Penghuni Rusun merupakan terima dari pihak pemerintah pusat. atau 33,3 persen rusun belum terhuni.

warga provinsi DKI Jakarta yang Akibatnya, 2.430 unit rusun lain belum Penyebabnya banyak, antara lain masih
terkena langsung pembangunan Rusun. bisa difungsikan. Rusun tersebut terdiri banyak warga yang diprioritaskan

Juga warga yang terkena pembangunan atas 25 blok yang dikerjakan oleh menyewa rumah susun tidak mau

prasarana kota (warga terprogram), Kementerian Perumahan Rakyat dan masuk. Ada pula yang terhambat oleh

serta warga permukiman kumuh
Dirjen Cipta Karya Kemen PU. Karena aturan Pemprov DKI sendiri. Untuk
berat di sekitar lokasi pembangunan belum diserahterimakan maka Pemprov masuk rumah susun, setidaknya

rusun dan warga masyarakat golongan DKI belum bisa mengelolanya.
masyarakat harus memiliki Kartu Tanda

ekonomi menengah ke bawah yang Peraturan mengenai penetapan Penduduk (KTP) Jakarta. Selain itu,

belum mempunyai rumah tinggal tarif tersebut membutuhkan waktu mereka harus dipastikan tidak memiliki

sendiri dan memenuhi persyaratan yang cukup lama, karena banyaknya rumah dan penghasilannya mesti di
administrasi.
tahap yang perlu dilewati. Saat itu bawah Rp 2,5 juta sebulan. Biaya sewa

Pada tahun 2012 Dinas (Agustus 2012) posisi Perda itu sudah yang diterapkan untuk setiap unit

Perumahan dan Gedung DKI Jakarta di Biro Hukum. Kehadiran Perda rumah susun juga menjadi masalah

pernah menyatakan terdapat 20 blok tersebut sangat penting. Sebab landasan tersendiri.
rumah susun yang siap pakai namun penentuan tarif di masing-masing Bersamaan dengan itu akhirnya

belum bisa difungsikan akibat Perda lokasi.
Perda yang dinanti pun dikeluarkan

Tarif Retribusi belum terbit. Dari 20 Pembangunan dan penempatan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3

blok itu terdiri dari 1.750 unit rusun rumah susun kembali digenjot di
Tahun 2012 mengenai Besaran Tarif,
yang dibangun melalui dana APBD akhir menjelang tahun 2012 ketika biaya sewa rumah susun beragam. Dari

DKI Jakarta yang terletak di wilayah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketentuan itu maka tarif di rumah

Cakung Barat (150 unit), Pegadungan berhasil menjadi orang nomor satu. susun di DKI dapat diketahui. Yang

(200 unit), Pulo Gebang (400 unit), Pemerintah DKI Jakarta tahun ini pun paling murah rumah susun di Tambora,
Pinus Elok (400 unit), dan Merunda bertekad merampungkan pembangunan Jakarta Barat, sebesar Rp 45.000 per

(800 unit) masih kosong tidak 900 unit rumah susun sederhana sewa bulan. Sementara Biaya sewa rumah

berpenghuni.
(rusunawa).
susun yang mencapai Rp 500.000 per

Selain terkendala Perda, juga Di sisi lain, pembangunan rusun bulan, yakni di Pondok Bambu, Jakarta

terhambat belum adanya serah
ini ironis karena sedikitnya 3.741 unit
Timur. *** ALF/ berbagai sumber

27
Media Jaya l Nomor 02 Tahun 2013