Page 48 - media_jaya_03_2014
P. 48








UMP untuk direkomendasi kepada 

gubernur. Selanjutnya dituangkan 

dalam Surat Keputusan Gubernur 

berdasarkan rekomendasi yang 

ditetapkan Dewan Pengupahan 

Daerah.

Kini, Dewan Pengupahan 
sedang mengikuti dinamika yang 

berkembang sesuai aturan main 

berdasarkan KHL, pertumbuhan 

ekonomi, produktivitas pekerja, 

termasuk pengaruh inlasi 

terhadap harga-harga kebutuhan 

pokok. karena UMP ditetapkan 

pada 2014, sedangkan upah 

tersebut digunakan pada 2015, 
agar uang yang diterima pekerja 

itu dapat dimanfaatkan setelah 

inlasi, pertumbuhan ekonomi, 

Dan Dewan Pengubahan harus 

menyesuaikannya didasarkan 

produktivitas pekerja.

Persolannya, harus dilihat 

secara nasional. Sebab, UMP bukan 

hanya untuk pekerja di bawah 1 
tahun, tetapi juga perlu dipikirkan 

UMP bagi mereka yang sudah 

berkeluarga. Kesenjangan upahnya 

terlalu rapat. Setelah bekerja di atas 
pertumbuhan MEA, bukan Tetapi pesentase kenaikannya 
satu tahun, mereka punya isteri
mustakhil banyak tenaga kerja dari menunggu hasil persidangan 
dan punya anak. Sehingga ada 
kawasan ASEAN maupun Asia Dewan Pengupahan. Untuk 
keinginan kuat dari para pekerja 
yang akan menyerbu pasar kerja
mendapatkan upah minimum, 
yang mempun yai masa kerja di 
di Indonesia, khususnya di DKI Dewan Pengupahan lebih dulu 
atas satu tahun, punya isteri dan 
Jakarta. Karenanya, kita harus melakukan survei kebutuhan hidup punya anak minta diperhatikan. 

mengantisipasinya sedini mungkin layak (KHL) pekerja di DKI Jakarta Sementara aturan bagi mereka

dengan mempersiapkan tenaga- dari Januari hingga Oktober 2014 yang punya masa kerja di atas satu 
tenaga kerja yang berkualitas dan untuk menentukan UMP tahun 
tahun dan telah berkeluarga belum 
terampil,” paparnya.
2015.
ada. Karenanya menjadi penting 
Hasil survei KHL yang telah 
bagi masing-masing perusahaan 
Tentang UMP
diolah Badan Pusat Statistik (BPS) 
sesuai dengan keharusan amanat 
Kepala Bidang Hubungan
untuk sementara bagi pekerja lajang 
Undang Undang Nomor 13 yang 
Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sebesar Rp 2.323.000. Tugas Dewan 
mengatur segala struktur dan segala 
Disnakertrans DKI Jakarta, Hadi Pengupahan disamping melakukan upah, membedakan masa kerja di 

Broto menegaskan, dipastikan survei, dan menetapkan besarnya bawah satu tahun dan di atas satu

tahun 2015 ada kenaikan UMP. KHL serta menetapkan besaran

48
Media Jaya l Nomor 03 Tahun 2014



   46   47   48   49   50